Perkembangan Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia
08 September 2022
Author by Finantier

Perkembangan Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia

Sistem pembayaran elektronik menjadi salah satu instrumen pembayaran nontunai yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu bentukan yang paling populer adalah uang elektronik (e-money) berbasis server, yang direpresentasikan dalam bentuk aplikasi digital.

Di ekosistem fintech Indonesia pun, e-money menjadi layanan aplikasi yang memiliki basis pengguna dan tingkat awareness paling besar — salah satunya divalidasi oleh survei yang dilakukan DSInnovate. Hal ini ditengarai penggunaan e-money yang terus meluas di ekosistem digital, dimulai dari e-commerce, ride-hailing, online media, online travel, dan masih banyak lainnya.

Namun demikian, perkembangan sistem pembayaran elektronik diyakini tidak hanya akan berhenti di situ saja. Inovasi terus digencarkan, untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat.

Artikel ini akan membahas tentang perjalanan inovasi dan regulasi pembayaran elektronik di Indonesia, serta peluang Open Finance untuk menjadi bagian dalam akselerasi inovasi sistem tersebut.

Perkembangan Sistem Pembayaran Elektronik

Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran akan terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan tiga unsur penggerak, yaitu teknologi & model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Hal ini didasarkan pada perjalanan perkembangan sistem pembayaran yang ada sejauh ini, dimulai dari model tunai yang tradisional, beralih ke modern, hingga muncul teknologi internet yang menghadirkan pendekatan nontunai.

Jika melihat dalam grafik di atas, cikal-bakal layanan pembayaran elektronik telah terbentuk fundamentalnya sejak sekitar tiga dekade terakhir. Khususnya saat Internet Banking dan Mobile Banking menjadi cara baru bagi masyarakat untuk bertransaksi. Terlebih lagi, penetrasi internet dan ponsel pintar yang semakin meluas, membuat orang-orang mencari cara baru yang efisien dalam melakukan transaksi perbankan menuju branchless banking.

E-money berbasis server mulai populer dalam satu dekade terakhir. Banyak lembaga jasa keuangan nonbank mulai mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia untuk mengoperasikan sistem e-money yang dikembangkan sendiri. Di sisi lain, dalam rentang waktu tersebut aplikasi konsumer mulai berkembang pesat, menciptakan perputaran nilai ekonomi yang sangat besar di Indonesia.

Seperti menjadi sebuah katalisator pertumbuhan industri pembayaran elektronik, e-money berbasis server turut memicu lahirnya model pembayaran yang lebih inovatif, menggantikan model sebelumnya yang belum berhasil terpenetrasi secara cepat. Misalnya, layanan buy now paylater (BNPL) sebagai alternatif kartu kredit; e-wallet sebagai cara platform digital menampung dana konsumen; sampai dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang merupakan standardisasi yang diterapkan untuk pemanfaatan platform pembayaran elektronik untuk bertransaksi di ritel offline.

Di sisi lain, perkembangan juga masih terus terjadi. Contohnya, blockchain mulai populer dikembangkan untuk menjadi alternatif sistem keuangan yang terdesentralisasi. Masyarakat pun banyak yang mulai aware, berkat instrumen crypto yang kini juga menjadi komoditas investasi yang cukup diminati di Indonesia. Kendati demikian, sampai titik ini belum banyak use case riil dari penerapan teknologi tersebut, khususnya dalam tatanan sistem keuangan elektronik di Indonesia.

Regulasi Pembayaran Elektronik

Sebagai industri yang diregulasi ketat, sektor keuangan sangat bergantung dengan ketersediaan regulasi. Setiap pemain harus melalui serangkaian proses administratif dan uji teknis sebelum benar-benar mendapatkan izin untuk mengoperasikan layanannya. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi dua regulator kunci yang memayungi sektor keuangan — baik konvensional maupun berbasis digital.

Spesifik untuk regulasi pembayaran elektronik, BI berperan sentral di sini. Sejak 1909 BI terus meluncurkan dan mengembangkan beleid untuk mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Pengembangan aturan tersebut juga turut didasarkan pada dinamika industri teknologi dan sistem keuangan di dunia.

Terkait pembayaran elektronik, salah satu landasannya sudah diramukan sejak tahun 1998, ketika Sistem Kliring Elektronik Jakarta diujikan. Model tersebut lalu merevolusi sistem pembayaran yang ada dengan berbagai aturan turunannya, seiring dengan infrastruktur sistem pembayaran di Bank Indonesia yang semakin matang. Kemudian sekitar tahun 2009 Peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik diluncurkan, dimatangkan tahun 2012, dan menjadi payung regulasi sistem pembayaran elektronik hingga saat ini.

Di era fintech ini sejumlah inisiatif turut diluncurkan, salah satu yang cukup signifikan adalah Regulatory Sandbox di tahun 2017. Diakui bahwa inovasi teknologi melaju sangat kencang, sementara untuk menelurkan sebuah aturan, regulator memerlukan waktu yang cukup panjang karena adanya rangkaian proses yang mendetail. Regulatory Sandbox dihadirkan sebagai mekanisme ruang uji, kolaborasi antara otoritas dengan pemain industri dan asosiasi.

Sebuah model bisnis keuangan digital baru dapat masuk ke Regulatory Sandbox untuk diujikan langsung ke masyarakat, sembari diamati perkembangannya. Jika sudah sampai pada waktunya, regulator akan mengeluarkan aturan khusus (baik berbentuk Peraturan maupun Surat Edaran) untuk memayungi model bisnis tadi. Jelas ini menjadi angin segar bagi para inovator di bidang teknologi keuangan, membuat ruang gerak mereka lebih luas untuk menawarkan cara-cara baru guna merevolusi sistem keuangan.

Inovasi Sistem Pembayaran Elektronik

Ada berbagai kesenjangan yang masih tersisa dalam perkembangan sistem pembayaran elektronik yang sudah ada. Salah satu yang cukup signifikan terkait dengan biaya yang dibebankan untuk transaksi antarakun dari bank atau lembaga jasa keuangan yang berbeda. Fee tersebut biasanya dibebankan kepada konsumen, sekaligus pebisnis, dalam proses transaksi pembayaran ataupun penerimaan dana.

Open Finance hadir untuk menghadirkan sistem keuangan yang terbuka, yang syarat dengan interoperabilitas antarsistem. Terkait permasalahan di atas, model lain ditawarkan oleh layanan Open Finance, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan biaya yang lebih efisien (diklaim 99% lebih murah) untuk melakukan transaksi pembayaran antarakun.

Cara kerja Open Finance ialah dengan menghubungkan langsung berbagai API layanan keuangan untuk melakukan baypass dari sistem gateway (perantara) yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara dua akun.

"Sebagai platform Open Finance API, produk dan layanan Finantier memungkinkan merchant memproses pembayaran secara gratis dengan memanfaatkan metode transfer intrabank tetapi dalam antarmuka yang lebih mudah digunakan. Peningkatan UI/UX memungkinkan merchant untuk mengelola transaksi pembayaran mereka yang tersembunyi dari berbagai bank dalam satu dasbor pengguna yang terintegrasi, memecahkan tantangan operasional utama bagi UMKM," ujar Co-Founder & CEO Finantier seperti dikutip The Paypers.

Pada akhirnya, konsep keterbukaan data yang ditawarkan Open Finance dinilai menjadi sebuah titik awal untuk sistem keuangan yang lebih terkoneksi dan efisien. Yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada pengguna melalui biaya layanan yang lebih rendah dan proses penggunaan yang lebih sederhana.

Pelajari berbagai layanan Open Finance dari Finantier di sini: https://finantier.co.